Kontroversi Pembangunan Kolam Renang di Rumah Jabatan Wakil Bupati Barito Selatan

Redaksi On Maret 30, 2026

 

BUNTOK, SIBER NUSANTARA - Pembangunan kolam renang di rumah jabatan Wakil Bupati Barito Selatan, Khristianto Yudha, memicu kontroversi di media sosial. Banyak netizen yang mempertanyakan prioritas pembangunan ini, mengingat kondisi infrastruktur jalan di daerah tersebut masih kurang diperhatikan.


Kondisi jalan yang rusak dan kurangnya aksesibilitas membuat masyarakat merasa bahwa pembangunan kolam renang di rumah jabatan wakil bupati adalah pemborosan anggaran. "Kami butuh jalan yang baik, bukan kolam renang di rumah jabatan," tulis salah satu netizen di media sosial.


Pembangunan kolam renang ini juga dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. "Prioritas pembangunan harusnya untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi," kata warga lainnya.


Wakil Bupati Barito Selatan, Khristianto Yudha, belum memberikan pernyataan resmi terkait kontroversi ini. Namun, masyarakat berharap agar pemerintah daerah lebih memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dan tidak memborbankan anggaran untuk kepentingan pribadi.(Red) 


Viral di TikTok! Pemkab Barito Selatan Dikritik karena Belum Bayar THR PNS dan PPPK

Redaksi On Maret 30, 2026




BUNTOK, SIBER NUSANTARA - Netizen heboh di media sosial TikTok karena Pemkab Barito Selatan belum membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Padahal, pembayaran THR sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh.


Pemerintah Kabupaten Barito Selatan masih belum membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan aparatur sipil negara.


Menurut peraturan yang berlaku, PNS dan PPPK berhak menerima THR jika telah bekerja minimal satu bulan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Besaran THR dihitung berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan sebelumnya. 


PPPK yang baru bekerja kurang dari satu tahun akan menerima THR secara proporsional, di mana  adalah lamanya bulan bekerja. Namun, jika PPPK bekerja kurang dari satu bulan kalender sebelum Hari Raya, maka tidak berhak menerima THR.


Masyarakat Barito Selatan berharap pemerintah daerah segera membayarkan THR kepada PNS dan PPPK sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.


Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 wajib dibayarkan dengan anggaran Rp55 triliun yang sudah siap disalurkan. Pencairan dilakukan bertahap sejak akhir Februari, namun keterlambatan di beberapa instansi disebabkan kendala administratif dokumen, bukan kekurangan dana.(Red) 

Wabup Barsel Khristianto Yudha Lakukan Sidak ke OPD, Pastikan Kedisiplinan ASN Pasca Lebaran

Redaksi On Maret 25, 2026

 


BUNTOK, SIBER NUSANTARA - Wakil Bupati (Wabup) Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Khristianto Yudha, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.


Sidak yang dilakukan pada Selasa (25/3) ini, diikuti oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Barsel, Ita Minarni, serta para Asisten Setda dan Kepala Inspektorat Barsel, Yuristanti Yudha. Mereka mengunjungi beberapa kantor dinas dan unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barsel, antara lain Kantor Inspektorat, Disporapar, Disperindagkop, DKPP, PMD, Bapperida, DPUPR, Dishub, Dinas Perikanan, Perkimtam, dan Dinas Pendidikan.


Khristianto Yudha menyatakan bahwa sidak ini bertujuan untuk memastikan kehadiran dan kesiapan ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik setelah libur panjang. "Kami ingin memastikan seluruh ASN hadir dan siap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," ujarnya.


Pj Sekda Barsel, Ita Minarni, menambahkan bahwa secara umum tingkat kehadiran ASN cukup baik, meskipun masih ditemukan beberapa pegawai yang tidak hadir. "Pemkab Barsel akan terus melakukan evaluasi dan meningkatkan pengawasan guna memastikan kedisiplinan ASN tetap terjaga serta pelayanan publik berjalan optimal," katanya.(Red) 

Kapolres Barito Selatan Kunjungi Kantor PWI untuk Silaturahmi

Redaksi On April 24, 2025


BUNTOK,SIBER NUSANTARA - Orang nomor satu di Polres Barito Selatan beserta jajarannya, pada Rabu 24 April 2025 pagi, telah mengunjungi sekaligus silaturahmi ke kantor PWI Kabupaten Barito Selatan Jl. Tugu Buntok. Kedatangan Kapolres Barito Selatan AKBP Jacson R. Hutapea, SIK, MH dan sejumlah pejabat utama Polres Barito Selatan ini disambut langsung oleh Ketua PWI Barito Selatan Julius M. Sinaga dan pengurus serta anggota PWI Kabupaten Barito Selatan.


Kapolres Barito Selatan AKBP Jacson Hutapea mengatakan bahwa pihaknya sangat terbuka dengan semua masukan, saran, dan kritik dari rekan-rekan media untuk perbaikan dan kebaikan Polres Barito Selatan. Ia juga berharap bisa bersama, seiring, dan sejalan dengan PWI Barsel dalam membangun Barito Selatan.


Jacson Hutapea juga berharap bahwa PWI Barsel dapat membantu mengedukasi masyarakat dan menyampaikan fakta yang sebenarnya melalui berita yang akurat. Sementara itu, Ketua PWI Barito Selatan Julius M. Sinaga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolres Barito Selatan dan jajarannya yang telah berkenan datang dan bersilaturahmi dengan pihaknya.


Julius M. Sinaga juga menyatakan bahwa PWI Barsel siap bersinergi dengan Polres Barito Selatan dan mendukung program-program Kapolres. Ia juga menekankan pentingnya mengedepankan undang-undang Pers dan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan.(Red)